Loading...

DPRD Kab Indramayu Akan Awasi Pengeboran Seismik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu akan mengawasi pelaksanaan pengeboran seismik di Kabupaten Indramayu oleh Pertamina EP. Dewan pun siap memfasilitasi jika ada masyarakat yang mengeluhkan adanya dampak pengeboran.

"Yang penting bagi kami, ketika dilakukan pengeboran, tidak ada masyarakat yang dirugikan. Jika ada lahan warga yang terkena dampaknya, Pertamina EP harus menyiapkan ganti rugi," ujar Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Indramayu, Muhaimin, Selasa (19/5/2015).

Untuk itu, kata Muhaimin, dewan siap mengawal pelaksanaan pengeboran seismik ini mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan pengeboran. Dia pun akan menampung keluhan masyarakat apabila ada yang terdampak oleh aktivitas pengeboran yang dilakukan Pertamina.

Dia menjelaskan, ini merupakan program pemerintah pusat dalam rangka mencari sumber minyak dan gas. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi pihaknya untuk menghalang-halangi, justru pihaknya akan mengawal.

"Kami sangat menerima dan mendukung kegiatan tersebut karena tidak hanya dilakukan di Indramayu, tetapi juga melibatkan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Untuk wilayah III kan dilaksanakan di Indramayu, Majalengka, dan Cirebon,"

Menurut Muhaimin, pihak Pertamina baru melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat. Adapun langkah awal adalah melakukan survei di sekitar 200 desa pada 22 kecamatan yang diduga mengandung gas alam.

"Dari titik-titik tersebut, tidak semuanya akan dilakukan pengeboran. Itu tergantung hasil kajian. Hari ini (kemarin) katanya di Kecamatan Tukdana," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Dedi Agus Permadi mengaku tidak dilibatkan oleh Pertamina dalam proses sosialisasi ataupun pelaksanaan pengeboran. Dia pun tidak diberi tahu titik-titik sosialisasi dan yang akan dilakukan pengeboran.

"Saya baru tahu sudah ada sosialisasi. Tapi, biasanya sosialisasi langsung kepada masyarakat yang terkena dampak langsung," ucapnya.

Dia mengaku tidak dilibatkan dalam pelaksanaan, tetapi hanya dilibatkan saat perencanaan sehingga tidak mengetahui perihal pelaksanaan. Menurut dia, ketidakterlibatan Pemkab Indramayu lantaran kewenangannya ada di pemerintah provinsi karena proyek ini lintas wilayah dan berkaitan dengan tiga kabupaten, yaitu Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.

Meskipun demikian, ungkap Dedi, pemda akan turut mengawasi lantaran yang terkena dampak adalah warga Kabupaten Indramayu yang menjadi tanggung jawab pihaknya. Sepengetahuan dirinya, dalam proses pengeboran diperlukan dua bulan lebih untuk membuat konstruksinya saja.

"Kami sarankan agar Pertamina atau tim seismik meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Jangan sampai merugikan masyarakat," tuturnya.

sumber: pikiran-rakyat.com

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Berita Terkait Dengan DPRD Kab Indramayu Akan Awasi Pengeboran Seismik



About / Sitemap / Contact / Privacy / Disclaimer

FOLLOW