Loading...

Perlindungan Terhadap Anak di Kab. Indramayu Masih Rendah

Perlindungan anak di Kabupaten Indramayu dinilai masih rendah. Hal itu terlihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Azun Mauzun, mengaku kedatangan jajaran BPPKB Kabupaten Indramayu yang meminta tambahan anggaran di APBD Perubahan sebesar Rp 8.752.900.825. Hal ini meningkat dari anggaran sebelumnya sekitar Rp 5.612.381.000.

Menurut Azun, yang menjadi perhatian dirinya dan anggota Komisi B lainnya adalah dari sekitar Rp 5 miliar, anggaran untuk perlindungan anak hanya sekitar Rp 60 juta. Sementara anggaran yang akan dialokasikan dari APBD Perubahan sebesar Rp 200 juta.

"Kalau dengan dana sekian, bagaimana bisa menangani kasus perlindungan anak, seperti seks di bawah umur dan kekerasan di bawah umur. Berarti selama ini perlindungan terhadap anak sangat kurang," ujarnya seusai pertemuan dengan pihak BPPKB.

Ruswa, anggota Komisi B lainnya, memandang alokasi anggaran untuk advokasi perlindungan anak yang sebesar Rp 64 juta dari sekitar Rp 5,6 miliar tidak wajar.

Kemudian, dari APBD Perubahan untuk advokasi perlindungan anak sekitar Rp 200 juta dari pengajuan sekitar Rp 8,7 miliar. "Tidak wajar, mungkin di bawah 1 persen. Anggaran hanya dialokasikan untuk kasus per kasus. Tidak menyentuh akar masalah," ujarnya

Dia pun menyinggung perihal sosialisasi trafficking, KDRT, dan pornografi dengan sasaran menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak hanya melibatkan 55 orang dalam 1 tahun. Sementara anggaran untuk pengadaan fasilitas mencapai miliaran rupiah.

"Ketika menyentuh sesuatu yang substantif, anggarannya terlalu kecil. Mereka (BPPKB) belum menemukan masalah dan fokus masalah. Kalau sudah menyentuh akar masalah, kami akan perjuangkan minta uang berapa pun," ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu Muhammad Ali Akbar juga menilai kinerja BPPKB belum berhasil. Kendati jumlah personel BPPKB hanya sekitar 90 orang mencakup 31 kecamatan, kata Ali, mereka harus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. "Udah tenaga sedikit, enggak ada koordinasi," ucapnya.

Sementara mengenai permintaan penambahan anggaran, pernyataan Ali senada dengan Ruswa bahwa hal itu akan dibahas terlebih dahulu. Sementara anggota Komisi B lainnya, yaitu Azun Mauzun dan Mujani menolak dengan tegas.

"Kalau di APBD 2016 akan saya pertimbangkan. Tapi, kalau di APBD Perubahan, tidak. Karena rentan dalam kondisi jelang pilkada," ujar Mujani.

Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Indramayu Darwini menambahkan, akar masalahnya adalah pernikahan dini sehingga berdampak terhadap kekerasan seksual, prostisusi, trafficking, juga AKI-AKB. Menurut dia, banyak anak yang belum siap menikah berakhir dengan perceraian.

"Tingginya angka perceraian di Indramayu kan faktor utamanya karena pernikahan di bawah umur. Makanya, angka kematian ibu (AKI) di peringkat ketiga setelah Karawang dan Bogor. Sementara angka kematian bayi (AKB) di peringkat kedua," katanya.

Sementara itu, Kepala BPPKB Wahidin mengaku belum berbicara masalah anggaran, tetapi hanya bertukar pemikiran terkait masalah-masalah yang harus segera dipecahkan melalui program. "Kami kerja dengan Komisi B. Bagaimana Komisi B berpikir untuk Indramayu agar usia perkawinan lebih dewasa," ucapnya.

Menurut Wahidin, salah satu aspek penunjang program masalah tentunya anggaran, tetapi yang terpenting adalah komitmen Komisi B untuk mendukung program penanganan masalah-masalah sosial.

"Terutama menekan laju pertumbuhan penduduk yang saat ini masih tinggi. Saat ini TFR (total fertility rate) sebesar 2,56 atau rata-rata ibu melahirkan 2-3 anak. Kami berharap TFR nya bisa 2,0 atau rata-rata ibu melahirkan 2 anak," tuturnya.

Ketika disinggung mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap anak, Wahidin mengaku tidak ingat. Begitu pula dengan realisasi persentase dari anggaran advokasi perlindungan anak yang sekitar Rp 60 juta pada APBD 2015, dia tidak bisa menyebutkannya. "Ada datanya, lupa. Baru sebagian, saya lupa sampai berapa," ucapnya. 

Sumber: pikiran-rakyat.com

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Berita Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Anak di Kab. Indramayu Masih Rendah



About / Sitemap / Contact / Privacy / Disclaimer

FOLLOW